TANJUNG SELOR, TIN — Arah pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2027 mulai menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama DPRD Kaltara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11).
Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, S.E. dan H. Muddain, S.T., serta Sekretaris DPRD Kaltara Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP.
Tidak hanya membahas arah kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan kesepakatan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara, Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Dalam sambutannya, Ingkong Ala mengapresiasi dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltara yang selama ini telah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Menurutnya, persetujuan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Kedua dokumen tersebut menjadi acuan untuk menerjemahkan rencana pembangunan daerah ke dalam kebijakan penganggaran, sehingga program prioritas dapat dilaksanakan secara terarah.
“KUA dan PPAS menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD. Karena itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang dimiliki Kaltara,” kata Ingkong.
Target Pertumbuhan Ekonomi Kaltara 5,6 Persen
Dalam arah kebijakan pembangunan tahun mendatang, Pemprov Kaltara memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2027.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah daerah akan mengarahkan kebijakan anggaran pada sejumlah sektor prioritas. Di antaranya peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hilirisasi sumber daya lokal, serta perluasan kesempatan kerja.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Komitmen tersebut terlihat dari alokasi anggaran pendidikan dalam KUA dan PPAS 2027 yang telah melampaui ketentuan batas minimal belanja pendidikan atau *Mandatory Spending* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tiga Ranperda Jadi Agenda Strategis Daerah
Selain menyepakati arah kebijakan anggaran, Pemprov dan DPRD Kaltara juga memberikan perhatian terhadap tiga regulasi yang dinilai memiliki peran penting bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Untuk Ranperda perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ingkong menjelaskan bahwa pembaruan regulasi diperlukan agar aset milik pemerintah dapat dikelola secara lebih optimal.
Pengelolaan tersebut mencakup aspek administrasi, kondisi fisik, hingga kepastian hukum atas seluruh aset daerah.
Sementara itu, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian Kaltara tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
Ingkong menegaskan, keberadaan perusahaan perkebunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dengan begitu, masyarakat di sekitar perkebunan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga berharap regulasi tersebut mampu mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan di Kaltara.
Dengan mendorong pengolahan hasil perkebunan di dalam daerah, nilai tambah komoditas lokal diharapkan meningkat sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.
Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh buku berkualitas dengan harga terjangkau.
Regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan budaya membaca serta memperkuat ekosistem perbukuan di Kalimantan Utara.
“Regulasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah, seni, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal Kaltara,” ujarnya.
Sinergi Pemprov dan DPRD Dikawal hingga Implementasi
Menutup sambutannya, Ingkong berharap hubungan kemitraan antara Pemprov Kaltara dan DPRD terus diperkuat, terutama dalam mengawal kebijakan anggaran dan implementasi ketiga Ranperda yang telah disepakati.
Menurutnya, sinergi kedua lembaga menjadi salah satu faktor penting agar seluruh kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara.
Kesepakatan KUA dan PPAS 2027 serta tiga Ranperda tersebut menjadi bagian dari tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kaltara pada tahun mendatang.
