Menu

Mode Gelap
Asatu Desak Kejari Bulukumba Segera Tetapkan Tersangka Kasus UPPO Bulukumba Satu Lagi, Komplotan Curnak di Bulukumba Diringkus Polisi WRC dan PSMP Sulsel Desak Pengusutan Dugaan Pengelolaan Kawasan Lindung di Batu Tongkaraya Bantu UMKM di Bulukumba, HIPMI Bakal Gelar Ramadhan Fair 2023 Teroris KKB Kembali Menyerang dan Tembak Warga Sipil di Yahukimo, Pelaku Pecatan Prajurit TNI

NEWS · 14 Apr 2023 04:02 WIB ·

Persoalan di Indonesia Selesai jika Penegakan Hukum Beres


 Persoalan di Indonesia Selesai jika Penegakan Hukum Beres Perbesar

NEWS, TIN — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meng­akui Indonesia hanya akan maju secara lebih signifikan kalau hukum ditegakkan. Lebih dari separuh persoalan di Indonesia ini dinilainya selesai kalau penegakan hukum beres dan yang lain itu ad hoc.

Mahfud menyampaikan hal tersebut dalam sebuah seminar regional di Universitas Tidar (Untidar) Magelang dalam rangkaian peresmian program studi hukum di perguruan tinggi negeri tersebut.

Menurutnya, sekarang terjadi krisis di berbagai lapangan seperti di bidang ketenagakerjaan, perhubungan, keamanan, dan pendidikan. Banyak pelanggaran terjadi dan setelah diusut, ujungnya korupsi dan korupsi semakin merajalela karena hukumnya tumpul.

“Mengapa hukum itu tumpul? Karena penegaknya tersandera. Banyak penegak hukum sekarang itu tersandera oleh persoalan dirinya sendiri. Misalnya ada hakim mau berbuat baik atau adil itu susah karena dia pernah berbuat tidak adil sehingga saat mau berbuat adil, diteror. Kamu jangan main-main, sekarang mau memutus perkara tidak mau disuap. Padahal, kamu dulu disuap. Kalau sekarang tidak mau disuap lagi, yang dulu saya bongkar’ maka dia tersandera,” katanya.

Selain itu, Mahfud menilai banyak penegak hukum itu dipiara kekuatan-kekuatan hitam sehingga di Indonesia ini penegakan hukum berjalan di tempat. “Tidak maju-maju sejak zaman reformasi, itu kalau kita lihat indeks persepsi korupsi yang dilakukan masyarakat transparasi internasional. Kita sekarang indeks persepsi korupsinya dari nilai 0-10 kita baru 3,6 sehingga kalau sekolah, tidak lulus itu,” katanya.

Itu sebabnya Guru Besar UII Yogyakarta bidang hukum tata negara tersebut menambahkan, jika negara ingin beres, hukumnya harus dibereskan dulu.
Persoalan ekonomi itu sebagian besar ialah persoalan hukum.Misalnya 1% jumlah penduduk Indonesia sekarang ini menguasai 70% lahan di negeri ini. Sementara itu, 99% penduduk lainnya berebut untuk mengelola 30% sisanya.

Di tempat terpisah juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan konsep proses hukum terintegrasi yang dite­rapkan di KPK jauh lebih efektif dalam memproses kasus korupsi.

Jadi, bila hal tersebut kemudian dipisahkan, tidak lagi dalam satu atap, upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi bisa mundur.“Padahal, banyak negara belajar ke KPK terkait dengan konsep proses hukum yang terintegrasi. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dalam satu atap, yang jika dilihat lebih jauh ternyata jauh lebih efektif,” terang Febri.

Febri mengatakan sistem itu lebih efektif lantaran penga­walan kasus dilakukan sejak proses penyelidikan.

Disclaimer, naskah ini sebelumnya telah terbit di Media Indonesia (MI).

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pengusaha Muda Andi Muhammad Algazali Temui Muhaimin Iskandar Setela Ambil Formulir Bakal Calon Bupati ke PKB

12 Mei 2024 - 13:04 WIB

Ahli Ungkap Downline Fiktif Dugaan Korupsi Eks Pimca Bulog Dengan Kerugian Negara 1,7 Miliar

7 Mei 2024 - 07:38 WIB

Aliansi Masyarakat Bersatu Menyoroti Perum Bulog Bulukumba Ada Apa, Gudang Tutup Petani Gabah Mengeluh

4 Mei 2024 - 12:11 WIB

Wrc Akan Melakukan Pegaduan di Kantor BPN Sul Sel Terkait lahan Milik H Murniti Diduga di Klaim Oleh Oknum Mantan ASN Pemda

4 Mei 2024 - 06:53 WIB

Wrc Sul Sel Meminta Pemkot Makassar Menutup Gudang Sumber Jaya Motor, Diduga Abaikan Perda dan Tidak Memiliki Izin

29 April 2024 - 10:26 WIB

Oknum Polisi Aniaya Istri yang Sedang Hamil, Dilaporkan ke Polda Sumut

16 April 2024 - 22:42 WIB

Trending di HUKRIM